Abang Iqbal BLOG: Pahak Penghasialan pasal 21

Konsep dasar pph pasal 21
Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji upah yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri hubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan.

Pemotong pph pasal 21:
pemberi kerja yang terdiri dari:
1.orang pribadi
2.badan;
cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
3. honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang;
4. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada 5. Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan agar dapat menjadi Pemotong PPh Pasal 21 harus mendaftarkan diri untuk menjadi Pemotong PPh Pasal 21. Pendaftaran sebagai pemotong PPh Pasal 21 dapat dilakukan pada saat pendaftaran NPWP atau setelah pendaftaran NPWP.

Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan dapat mengetahui apakah menjadi Pemotong PPh Pasal 21 dengan melihat SKT (Surat Keterangan Terdaftar) yang diterima dari Kantor Pelayanan Pajak pada waktu pendaftarran NPWP.

Kewajiban pemotong pph pasal 21
1. Pemotong Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak Setempat.
2. Pemotong Pajak wajib mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak Setempat.
3. Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
4. Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21 sekalipun nihil dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT) masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuuhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
5. Pemotong Pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima THT, penerima pesangon, dan penerima dana pensiun iuran.
6. Pemotong Pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerimaan pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu dua bulan setelah tahun takwim berakhir. Apabila pegawai tetap tersebut berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka bukti pemotongan diberikan selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
7. Dalam waktu dua bulan setelah tahun takwim berakhir, pemotong pajak wajib menghitung kembali jumlah PPh pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan sesuai tariff.
8. Pemotong Pajakn wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
9. Pemotong pajak wajib melampiri SPT Tahunan PPh Pasal 21 dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk Tahun pajak yng bersangkutan.
10. Pemotong pajak wajib menyetor kekurangan PPh Pasal 21 yang terutang apabila jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih besar daripada PPh Pasal 21 yng telah disetor

Objek pph pasal 21
a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur, yang berupa gaji, uang pension bulanan, upah, honorarium ( termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas ) premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, uang tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pension, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang di bayar pemberi kerja, dan penghasilan tertur lainnya dengan nama apapaun.
b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur, yang berupas jasa produksi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lain nya yang sifat nya tidak tetap.
c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan,termasuk uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai.
d. Uang tebusan pension, uang pesangon, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua, pesangon dan pembayaran lainyang sejenis.
e. Honorarium, uang saku, hadiah/penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak
f. Gaji, gaji kehormatan, dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat Negara, pegawai negeri sipil, serta uang pension, dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiuanan termasuk janda/duda dan/atau anak-anaknya.

g. Penerimaan dalam bantuk natura dan kenikamatan lain nya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus

Mekanisme pemotongan dan pemungutan PPH pasal 21
A. PPH PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP
Ahmad Zakaria pada tahun 2015 bekerja pada perusahaan PT Zamrud Abadi dengan memperoleh gaji sebulan Rp 6.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000,00. Ahmad menikah tetapi belum mempunyai anak. Penghitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan Rp 6.000.000,00

Pengurangan :
1. Biaya Jabatan :
5% x Rp 6.000.000,00 = Rp 300.000,00
2. Iuran pensiun = Rp 100.000,00 +
Rp 400.000,00 -
Penghasilan neto sebulan Rp 5.600.000,00

Penghasilan neto setahun adalah :
12 x Rp 5.600.000,00 Rp 67.200.000,00

PTKP setahun (K/0) :
- untuk WP sendiri = Rp 36.000.000,00
- tambahan WP kawin = Rp 3.000.000,00
Rp 39.000.000,00 -

Penghasilan Kena Pajak setahun = Rp 28.200.000,00

PPh Pasal 21 terutang setahun :
5% x Rp 28.200.000,00 = Rp 1.410.000,00

PPh Pasal 21 sebulan :
Rp 1.410.000,00 : 12 = Rp 117500,00

Pph pasal 21 atas THR

1) Adin Sugandi (tidak kawin) bekerja pada PT Suka Makmur dengan memperoleh gaji sebesar Rp 3.000.000,- sebulan. Pada bulan Juli 2014 memperoleh THR sebesar Rp 7.500.000,- Setiap bulan Adin Sugandi membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 100.000,-

Cara menghitung PPh Pasal 21 atas THR tersebut adalah:

a. PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR (penghasilan setahun)

Gaji setahun (12 x Rp 3.000.000,-) = Rp 36.000.000,-

THR = Rp 7.500.000,-

Penghasilan Bruto Setahun = Rp 43.500.000,-

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan

5% x Rp 43.500.000 = Rp 2.175.000,-

2. Iuran Pensiun Setahun

12 x Rp 100.000,- = Rp 1.200.000,-

Jumlah Pengurangan Rp 3.375.000,-

Penghasilan neto setahun Rp 40.125.000,-

PTKP (TK/0) Rp 24.300.000,-

PKP Rp 15.175.000,-

PPh Pasal 21 terutang Rp 758.750

PPH PASAL 21 ATAS RAPEL:

PPh Pasal 21 Sebelum Kenaikan Gaji

Gaji Sebulan disetahunkan Rp 20.000.000,- x 12 = Rp 240.000.000,-

Pengurangan Biaya Jabatan 5% = Rp 6.000.000,-

Penghasilan Neto setahun = Rp 234.000.000,-

PTKP = Rp 26.325.000,-

PKP = Rp 207.675.000,-

PPh Pasal 21

5% x Rp 50.000.000,- = Rp 2.500.000,-

15% x Rp 157.675.000,- = Rp 23.651.250,-

Jumlah PPh Pasal 21Terutang Setahun = Rp 26.151.250,-

PPh Pasal 21 Terutang sebulan = Rp 2.179.271,-

b. PPh Pasal 21 Setelah Kenaikan Gaji

Gaji Sebulan disetahunkan Rp 25.000.000,- x 12 = Rp 300.000.000,-

Pengurangan Biaya Jabatan 5% = Rp 6.000.000,-

Penghasilan Neto setahun = Rp 294.000.000,-

PTKP = Rp 26.325.000,-

PKP = Rp 267.675.000,-

PPh Pasal 21

5% x Rp 50.000.000,- = Rp 2.500.000,-

15% x Rp 200.000.000,- = Rp 30.000.000,-

25% x Rp 17.675.000,- = Rp 4.418.750,-

Jumlah PPh Pasal 21Terutang Setahun = Rp 36.918.750,-

PPh Pasal 21 Terutang sebulan = Rp 3.076.563,-

PPh Pasal 21 atas Uang rapel sebulan adalah selisih antara perhitungan b dengan perhitungan a, yaitu :

Rp 3.076.563,- – Rp 2.179.271,- = Rp 897.292

Sehingga PPh Pasal 21 atas rapel selama 6 bulan adalah 6 x Rp 897.292,- = Rp 5.383.752,-

Pph pasal 21 atas upah harian
arwo dengan status belum menikah pada bulan Januari 20xx bekerja sebagai buruh harian PT Gubel. la bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar Rp200.000,00. Hitung PPh 21!

Pembahasan
Penghitungan PPh Pasal 21 terutang:
Upah sehari Rp 200.000,00
Dikurangi batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh Rp 200.000,00(-)
Penghasilan Kena Pajak sehari Rp 0,00
PPh Pasal 21 dipotong atas Upah sehari Rp 0,00

Sampai dengan hari ke-10, karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi Rp2.025.000,00 maka tidak ada PPh Pasal 21 yang dipotong. Pada hari ke-11 jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi Rp2.025.000,00, maka PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya.

Upah s.d hari ke-11 (Rp200.000,00 x 11) Rp 2.200.000,00
PTKP sebenarnya 11 x (Rp24.300.000,00/ 360) Rp 742.500,00(-)
Penghasilan Kena Pajak s.d hari ke-11 Rp 1.457.500,00
PPh Pasal 21 terutang s.d hari ke-11 5% x Rp1.457.500,00 Rp 72.875,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d hari ke-10 Rp 0,00
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-11 Rp 72.875,00

Sehingga pada hari ke-11, upah bersih yang diterima Jarwo sebesar: Rp200.000,00 - Rp72.875,00= Rp127.125,00

Misalkan Jarwo bekerja selama 12 hari, maka penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke - 12 adalah sebagai berikut :
Pada hari kerja ke-12, jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong adalah:

Upah sehari Rp 200.000,00
PTKP sehari
- untuk WP sendiri (Rp 24.300.000,00: 360) Rp 67.500,00(-)
Penghasilan Kena Pajak Rp 132.500,00

PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp132.500,00 Rp 6.625,00
Sehingga pada hari ke-12, Jarwo menerima upah bersih sebesar: Rp200.000,00 - Rp6.625,00 = Rp193.375,

Abang Iqbal BLOG

Jumat, 11 Desember 2015

Pahak Penghasialan pasal 21

Tidak ada komentar:

Posting Komentar